Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang (PUU) Badan Keahlian Setjen DPR RI Lidya Suryani Widayati saat memimpin ‘Diskusi Publik Terkait Perancangan Perundang-Undangan’, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (3/2/2022). Foto: Anron/Man

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang (PUU) Badan Keahlian Setjen DPR RI Lidya Suryani Widayati menekankan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation). Dengan demikian, tercipta partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh yang wajib memiliki tiga prasyarat penting di dalamnya antara lain hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained).

Demikian disampaikan Lidya usai memimpin ‘Diskusi Publik Terkait Perancangan Perundang-Undangan’, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (3/2/2022). Turut hadir sejumlah narasumber di antaranya, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Syaiful Aris dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, serta diikuti beberapa pakar akademisi dan para undangan lainnya secara virtual.

“Aspek partisipasi publik wajib perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation). Partisipasi publik secara sungguh-sungguh wajib memiliki tiga prasyarat penting di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. antara lain hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained),” ujar Lidya.

Lidya mengungkapkan, diskusi publik BK DPR RI merupakan upaya yang dilakukan untuk menguji konsep Naskah Akademik dan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. “Diskusi publik Badan Keahlian akan berlangsung secara roadshow di tujuh daerah lainnya, seperti Yogyakarta hingga Makassar dengan melibatkan universitas setempat. Aspirasi masyarakat diterima dengan terbuka hingga proses RUU itu disetujui antara DPR bersama Presiden,” pungkas Lydia.

Sementara itu, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Airlangga Syaiful Aris menilai perlu adanya Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011. Terlebih ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2020 yang memerintahkan untuk melakukan perubahan terhadap pada teknik penyusunan perundang-undangan.

“Salah satunya di dalamya adalah dalam sistem pembentukan peraturan kita belum mengenal metode omnibus. Selain itu, perlu juga ada penguatan terhadap partisipasi masyarakat karena dengan partisipasi itu tentu produk legislasi tentu akan jauh lebih berkualitas dan itu adalah ciri-ciri dari sebuah negara yang demokratis seperti apa yang telah dilakukan rekan-rekan Badan Keahlian DPR,” jelas Syaiful. (ron/sf)